-
Jakarta | BNRI NEWS
Warga Kampung Bayam terus berupaya mengajak dialog PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dengan mendatangi Balai Kota Jakarta, Jum'at (1/2), namun hasilnya nihil. (15/2/2024)
“Saat sampai di kantor balai kota kami langsung ke resepsionis kemudian diarahkan untuk menemui seseorang di satu ruangan. Namun, kami justru mendapat arahan untuk bersurat kembali padahal kami sudah mengirim surat undangan dialog tapi tidak ada respon. Maka itulah, kami mendatangi langsung kantor balai kota,” tutur Furqon, salah satu warga Kampung Bayam.
Furqon datang bersama empat warga Kampung Bayam lainnya juga menyampaikan bahwa mereka diminta untuk menunggu di salah satu ruangan di Balai Kota dan diberi arahan untuk menunggu setelah sholat Jumat. Namun setelah menunggu, orang yang meminta mereka menunggu tidak kunjung datang. Warga pun merasa seperti dipermainkan oleh penguluran waktu.
“Masih di ruangan tersebut kami diberi arahan untuk menunggu saja abis sholat jumat, lalu kami ke kantin balai kota sembari menunggu waktu. Setelah selesai sholat jumat sekitar jam 14.00 WIB ternyata sia-sia. Justru orang yang meminta kami menunggu tidak menemui kami. Kami seperti di oper-oper dengan mengulur waktu.” lanjut Furqon
Warga Kampung Bayam hanya menginginkan dialog terbuka antara PJ Gubernur dan JAKPRO terkait nasib mereka yang terlunta-lunta akibat belum kantongi kunci Kampung Susun Bayam hingga hari ini. Segala usaha sudah dilakukan oleh warga mulai dari bersurat secara administrasi sampai menyambangi langsung kantor Balai Kota namun hasilnya nihil.
Setelah muncul narasi pemindahan secara sepihak warga Kampung Bayam ke Rusun Nagrak dan rencana pembangunan rusun baru di wilayah Tanjung Priok, sampai hari ini warga belum juga bisa berdialog dengan pihak PJ Gubernur ataupun JAKPRO.
“Kami warga miskin hanya meminta temuilah kami, adakan dialog. Pendidikan anak anak kami sudah ditelantarkan, ekonomi kami hilang semua. Lalu apa yang menjadi kebanggaan bapak menjabarkan ini tanpa di kroscek ke lapangan? Bapak ini memiliki peranan sebagai pemerintah bertanggungjawab kepada masyarakat kecil. Mohon di luruskan pernyataan bapak, karena kami belum pernah bertemu bapak sebelumnya.” kata Furqon.
Harapannya PJ Gubernur dan JAKPRO menghadirkan dialog terbuka yang objektif dan mediasi yang tepat tanpa adanya intimidasi. Bukan malah membuat pernyataan tidak benar melalui artikel berita tanpa mengutamakan dialog terlebih dahulu.
(Elin/Red)
