-
Makassar | BNRI NEWS
Declear mencemaskan antar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang bocoran tindak pidana TPPU dari PPATK sebesar Rp 300 Trilyun , menyentak nalar publik . Ketua DPW LSM BPPI ( Barisan Patriot Peduli Indonesia) Provinsi Sulawesi Selatan Samsul Hadi,SH CMT ALC angkat bicara, temuan kejahatan keuangan tersebut harus ditindak lanjuti Aparat Penegak Hukum, Jangan terhenti menjadi pepesan kosong", tegasnya ( Ahad,19/3/2023).
Samsul Hadi,SH Mengungkapkan kegusarannya mewakili kegelisahan publik terkait kondisi ekonomi masyarakat yang kian memburuk pasca pandemi. Sementara di medsos disuguhi pemberitaan ditemukannya pola hidup mewah hedonisme over glamour pada pejabat negara atau anak pejabat khususnya di kementerian keuangan (Perpajakan dan Bea Cukai) sebagaimana dilansir media baru-baru ini.
Kondisi masyarakat kita benar benar terpuruk, daya beli rendah, roda ekonomi masyarakat macet akibat transaksi jual beli sektor informal mengalami penurunan. Belum lagi menjelang dan masuk bulan puasa (Ramadhan) tahun ini, hampir semua harga kebutuhan pokok sembako naik tajam, bagaimana nasib masyarakat yang tidak bergaji seperti ASN ?", tanya aktifis LSM BPPI ini.
Maka ketika tersiar pernyataan Prof Mahfud MD bahwa ada indikasi pencucian uang di pejabat kementerian keuangan sebesar Rp 300 Trilyun, yang buru buru divounter balik oleh Sri Mulyani, justru menjadi tanda tanya besar bagi publik. Apakah ini hanya move "Hiburan" jelang pemilu.? Atau adakah keseriusan penanganan penyelewengan keuangan negara oleh pihak berwenang ? Kenapa terjadi pembiaran indikasi tindak kejahatan pencucian uang di kementrian keuangan yang menurut PPATK sebagaimana pernyataan Mahfud MD telah berlangsung sejak beberapa tahun silam ?", tanyanya.
Menyikapi pernyataan kedua Menteri (Menko Polhukam dan Menkeu) Kabinet Jokowi tersebut, Samsul Hadi berharap segera ada progres penanganan serius oleh Aparat Penegak Hukum baik Kepolisian, Kejaksaan atau KPK untuk mengusut tindak pidana pencucian uang Rp 300 Trilyun dimaksud Jangan hanya menjadi wacana seolah olah menemukan kejahatan, namun tak tentu jeluntrung penanganannya.
Pantesan pada awal tahun 2023 banyak prediksi kelam dan asumsi under estimate bahwa negeri ini akan dilanda krisis pangan, resesi moneter efek anjlognya moneter global. Eh tak taunya, di negeri sendiri kecolongan uang negara sebesar itu Rp 300 Trilyun dan ironisnya pelakunya para pejabat sendiri ", keluhnya. Usut tuntas temuan PPATK itu, jangan kasih kendor, jangan sekedar jadikan wacana pepesan kosong jelang pemilu 2024", tutupnya.
(Boer77/SH)
