-
Makassar | BNRI NEWS
Memaknai Hari Anti Korupsi SE Dunia, Samsul Hadi,SH CMT Ketua DPW LSM BPPI Propinsi Sulawesi Selatan menyerukan masyarakat untuk mendukung terciptanya Pemerintahan yang bersih atau Clean Goverment", demikian diucapkan usai sholat Jumat, (9/12/2022).
Menurutnya, tata kelola pemerintahan (pusat maupun daerah) yang bersih, akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yakni kesejahteraan dan pemerataan serta keadilan dalam masyarakat.
Samsul Hadi,SH CMT menyoroti masih tingginya tingkat kebocoran anggaran pembangunan akibat ulah oknum "koruptor" penyelenggara pengguna anggaran, maka akibatnya hasil pembangunan tidak maksimal, kualitas pembangunan pun dipertanyakan.
"Heran sekali rasanya, terhadap pejabat yang mengelola anggaran, selalu menunjukkan kehidupan sosial yang mencolok, membeli mobil mewah, membangun rumah megah dan aset lainnya, yang rasanya mustahil bisa didapat hanya dari gaji biasa". Darimana mereka bisa mendapatkan kehidupan serba berlebihan seperti itu kalau bukan dari korupsi, keluhnya tanpa menunjuk seorangpun nama pejabat. Asumsi ini bersifat umum, artinya semua orang tau berapa besarnya gaji dan tunjangan seorang pejabat, pasti ada ukurannya. Jika ia mampu membeli, memiliki harta benda bernilai berlipat ganda dari penghasilan, maka perlu diklarifikasi darimana sumber pendapatan itu, apakah dari bisnis sampingan, investasi berjangka, warisan, atau dari hasil gratifikasi atas jabatannya", rinci Samsu.
Saking rasa geramnya terhadap tindak pidana korupsi, aktifis BPPI Sulsel ini menyamakan koruptor dengan teroris. Bahkan lebih kejam dari teroris. Teroris bisa mencelakai sebagian atau sekelompok orang, tetapi Koruptor merugikan negara, menyengsarakan masyarakat luas. Untuknya itu, perlu adanya tindakan tegas secara hukum formal maupun sosial.
Bentuk penanggulangan tindak korupsi selain pembinaan moral keagamaan, pengaturan sistem pengawasan terpadu dan transparan melibatkan aparat internal, eksternal termasuk kontrol dari masyarakat. Selain itu penindakan hukum atas perkara korupsi perlu lebih tegas lagi yakni, hukuman seberat beratnya, kalau perlu hukuman mati dan pemiskinan bagi koruptor.
Tanpa adanya keseriusan integral dalam mengatasi kejahatan korupsi, maka akan terjadi kesenjangan sosial akibat rendahnya pencapaian program pembangunan, terhambatnya pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat luas. "Berapa persen uang negara yang bocor sia sua akibat korupsi, hanya berapa persen yang tersalur nyata dalam pembangunan ?", ungkapnya.
Selamat hari Anti Korupsi se Dunia. Ciptakan pengelolaan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, demi percepatan pembangunan, pemerataan kesejahteraan dan keadilan", tutupnya.
(Boer77/Redy Rangga)
