-
Makassar| BNRI NEWS
Era digitalisme ITE telah merubah paradigma publik tentang jurnalisme dan pewartaan.
Dulu sebelum teknologi seluler booming, masih eranya surat kertas dan telepon duduk, jurnalisme nyaris hanya dikendalikan insan pers yang saat itu dijuluki si kuli tinta.
Wartawan lah yang tiap hari berjibaku, kesana kemari mencari, memburu, mewawancarai dan menulis berita, baru mengirimkan tulisannya ke redaksi melalui pos kilat atau kurir khusus. Setelah diterima redaktur (desk berita), baru ada dua kemungkinan : berita laik muat atau tidak laik muat. Yang laik, malam hari naik cetak esok pagi beredar di halaman koran. Yang dianggap tak layak langsung dibuang ke keranjang sampah. Redaktur punya hak tolak naskah berita, kala itu.
Kini, zaman telah berubah total. Tak hanya wartawan (berpendidikan khusus dan memegang Id Card serta surat tugas) yang bisa menulis berita. Siapa pun asal punya sedikit modal skill menulis dan punya hp seluler, bisa menjadi pewarta. Jurnalis netizen namanya.
Bahkan tak hanya kalayak umum, awam. Tren terkini merambah kalangan pejabat Eksekutif legislatif dan public figur lainnya. Mereka cenderung mengelola akun FB maupun lainnya untuk kepentingan pariwara dan paricitra (pencitraan) berkait dengan diri, jabatan dan tupoksinya agar dikenal publik atau massa.
Bukan saja sekelas Kepala Desa, Camat, Bupati atau Walikota. Trend mengolah program kerja menjadi warta dilakukan pula oleh sebagian Gubernur , Jajaran Menteri bahkan Presiden.
Sekedar menyebut nama, seperti Bupati Luwu Utara (Indah Putri Indriani), dr Hisbullah Amin, Walikota Makassar (Danny Pomanto), Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo), bahkan Menteri Pariwisata (Sandiaga Uno) serta Presiden RI (Joko Widodo) pun tekun mengelola akun FB untuk pewartaan . Walau faktanya belum dipastikan, apakah akun tersebut dihandle sendiri atau oleh ajudan, asisten atau jurutulisnya. Setidaknya akunnya atas nama yang bersangkutan.
Kalangan Legislatif yang rutin mengeluarkan rilis yakni Ketua DPD La Nyalla. Sebagian besar KabidHumas Polda di Indonesia tertib dan rajin mengelola rilis berita dan bermitra dengan kalangan pers di daerahnya masing-masing. Keseriusan Kepolisian RI mengelola berita nampaknya bukan baik baik, mulai dari Kapolri, Polda dan Polres hingga Polsek bahkan Babinsa, rupanya bermain cantik (bemitra dengan pers) dengan menproduksi press realease secara rutin. Tak taunya di kalangan TNI , Apakah segencar di Polri dalam mengelola pemberitaan.? Seperti tidak segetol itu ,??
Trend pejabat menjadi pewarta / Jurnalis Netizen, tentu saja pantas disyukuri. Dalam iklim keterbukaan (transparansi) dan kebebasan berekspresi (berpendapat), maka siapapun termasuk pejabat menulis dan mengunggah (mewartakan) opini ataupun narasi adalah keniscayaan sebuah kemerdekaan. Hanya tentunya sebatas tidak menyinggung, melanggar dan menabrak rambu rambu ITE serta norma sosial , agama dan hukum lainnya.
Pejabat yang suka menarasikan kegiatan rutinnya, selain mampu mengkomunikasikan diri dengan publik sekaligus publik tau apasaja yang telah dilakukan oleh pejabat tersebut. Apa yang dilakukan pejabat detik itu juga bisa diunggah " live video" maupun reportase bahkan narasi kata melalui seluler.
Jurnalisme netizen adalah trend, keren dan ini fenomena keniscayaan zaman.
SamsulHadi
