-
Mojokerto | BNRI NEWS
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto menggelar evaluasi kinerja tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertempat di Arayanna Hotel & Resort KecamatanTrawas pada hari Kamis (23/9/2021).
Evaluasi rutin yang dilaksanakan tiap tahun ini, untuk meningkatkan kualitas pendamping serta menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.
Evaluasi tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, evaluasi tahun ini dihadiri dan secara resmi dibuka oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, M.Si. Dalam kesempatan tersebut Ikfina menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pendamping PKH karena senantiasa mendampingi keluarga kurang mampu di wilayah Kabupaten Mojokerto, khususnya penerima Program Keluarga Harapan.
Bupati juga berpesan kepada pendamping PKH agar membuat program yang efektif dan efisian serta tepat sasaran di era pandemi seperti sekarang ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Lutfi Ariyono, A.P S.Sos, M.Si. mengatakan, evaluasi terhadap para pendamping PKH ini rutin dilaksanakan oleh Dinsos setiap bulan. Namun karena pandemi Covid-19, evaluasi dilakukan 1 kali dalam setahun.
Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tapi juga sebagai sarana pertemuan untuk kembali membangun koordinasi. Termasuk menjadi forum untuk memecahkan permasalahan di lapangan. Sebab, para pendamping bukan hanya berfungsi untuk memastikan bantuan dari pemerintah tepat sasaran. Namun mereka juga ikut mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mandiri dan lepas dari kemiskinan.
“Para pendamping PKH harus menggelar Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Hal itu wajib dilakukan karena untuk mengingatkan para KPM betapa pentingnya pendidikan, pengasuhan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan dan lainnya,” ujar Lutfi Ariyono.
Untuk mendukung itu semua kegiatan evaluasi tersebuti diundang narasumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang diwakili Dra. Endang Sri Astutik, MM dan Herman Soetomo, S.Sos, MM, dari Dinas Kesehatan Ida Paswati, Skm, serta Koordinator wilayah 5 Provinsi Jawa Timur Agus Surya Pramono, STP.
Setelah evaluasi tersebut, diharapkan pembinaan juga dilakukan untuk merubah perilaku dan pola pikir agar menumbuhkan kemandirian dengan peningkatkan perekonomian. Dengan begitu, para KPM akan sadar untuk keluar dari program PKH (Graduasi Mandiri).
(Red/Suliadi)
