-
Mojokerto | BNRI_NEWS
Setelah 6 bulan resmi menjabat sebagai kepala daerah, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati sedang mematangkan rencana mutasi besar-besaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Mutasi yang akan segera digelar ini selain untuk mengisi jabatan yang kosong ditinggal pensiun pejabat sebelumnya, dimaksudkan juga agar penyelenggaraan roda pemerintahan bisa berjalan secara efektif.
Dengan lowongnya pejabat struktural dan untuk sementara dijabat plt di lingkungan Pemkab Mojokerto sangat berpengaruh pada roda pemerintahannya.
“Seperti sekarang ini, Sekda dijabat plt dari Pemerintah Provinsi, yakni pak Himawan Estu Bagijo, beliau jabatan definitifnya Kepala Dinas Disnaker provinsi, pastinya kurang fokus pada Sekda karena pikiran terpecah dengan jabatan Kadisnaker. Belum pejabat eselon 2 yang banyak rangkap jabatan,” ujar Ikfina pada wartawan Kamis (26/8/2021) sore.
Sesuai SE Mendagri Nomor 820/6923/SI, kepala daerah diperbolehkan melakukan perombakan dan pengisian jabatan definitif struktural dalam pemerintah setelah 6 bulan dilantik secara resmi. Tepat hari Rabu (25/8/2021) kemarin sudah 6 bulan, makan Pemkab sudah bisa mempersiapkan untuk mengadakan mutasi di lingkungan Pemkab Mojokerto. Meskipun begitu, Ikfina tidak mau gegabah karena untuk mutasi pertama kali ini dalam kepemimpinannya dengan wakil bupati Muhammad Albaraa, Ikfina akan memilih orang dan jabatan yang tepat sesuai kapabilitas di bidangnya.
“Satu bulan saya menyiapkan dokumen dan nama-nama yang nanti ikut mutasi, pokoknya sudah lengkap semua. Selama 6 bulan saya memimpin setelah saya evaluasi banyak pejabat yang memimpin OPD kurang tepat tidak sesuai kompetensinya. Bisa bekerja tapi kurang cepat. Bagaimana mungkin seorang pejabat bisa kerja maksimal kalau dia megang dua OPD”, sambung Ikfina
Untuk diketahui, di lingkungan Pemkab Mojokerto terdapat kurang lebih ada 163 jabatan structural yang diisi plt, baik itu eselon IV sampai eselon II. Sedangkan eselon II aja ada sekitar 9 jabatan yang dirangkap seperti, sekda, disperindag, inspektorat, Perpustakaan, BPBD, direktur RSUD RA Basuni Gedeg.
Dengan banyaknya jabatan yang kosong tersebut banyak berpengaruh pada kinerja pemkab Mojokerto. Setelah adanya pelantikan nanti diharapkan akselerasi jalannya pemerintahan Mojokerto bisa baik dan cepat dalam melayani masyarakat.
Red. Nanang Haryana
