-
Toraja Utara | BNRI NEWS
Kapolres Toraja Utara AKBP Eko Suroso, S.I.K yang diwakili oleh Wakapolres Toraja Utara Kompol Marthen Buttu menghadiri undangan kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 melalui zoom Meeting yang digelar oleh Kementrian Dalam Negeri bertempat di Ruang Sekda Kantor Gabungan Dinas Marante Jln. Poros Rantepao-Palopo Kec. Tondon Kab. Toraja utara, Rabu (08/02/2023) pagi.
Hadir pada rakor yang digelar secara virtual tersebut, Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Kepala Badan Pusat Statistik beserta jajarannya, para Narasumber yang ahli di bidang perekonomian dan statistik, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota se-indonesia).
Pada waktu yang sama dan pada tempat yang berbeda, selain Wakapolres Toraja Utara hadir langsung mengikuti rakor secara virtual tersebut, Sekda Toraja Utara Ir. Alvius Pasang, Kasdim 1414/Tator Mayor Inf Oberan Tangirerung (mewakili Dandim 1414/Tator), serta para Kepala Dinas Kabupaten Toraja Utara.
Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian dalam sambutannya sebagai pimpinan jalannya rakor, menyampaikan kepada seluruh peserta rakor agar tidak pernah bosan dalam mengikuti rapat koordinasi tentang Pengendalian Inflasi Daerah. Karena memang tantangan ekonomi dan inflasi menjadi permasalahan-permasalahan global.
"Saya juga baru kembali dari kunjungan keluar negeri, di beberapa negara Eropa sudah ada yang harga kebutuhan pokoknya naik sebanyak 3 kali, dijalan-jalan juga banyak lampu yang mati karena untuk menghemat biaya ditambah lagi krisis yang diakibatkan oleh perang antara Rusia-Ukraina", tambah Mendagri.
Kepala BPS RI Dr. Margo Yuwono S.Si., M.Si. menyampaikan terkait dengan perkembangan inflasi sepanjang Tahun 2022, diharapkan para peserta rakor dapat memahami sebab-sebab Inflasi dan bagaimana cara mengantisipasinya, yang kemudian akan menjadi catatan Pemerintah Daerah dalam menghadapi Inflasi Tahun 2023.
Ada 4 hal yang berpengaruh dalam inflasi daerah tahun 2022, antara lain :
1. Terkait dengan pemulihan pasca pandemi Covid-19, yang menyebabkan gangguan supply dapat menyebabkan kenaikan harga komoditas.
2. Konflik Geopolitik yang menyebabkan terganggunya rangkaian pasokan terutama untuk pasokan pangan dan pasokan energi, ditambah juga dengan adanya inflasi di beberapa Negara pengasil energi yang cukup tinggi.
3. Di berbagai Negara di dunia sudah melakukan pengetatan keuangan dengan meningkatkan tingkat suku bunga yang dapat memicu capital outflow dari berbagai Negara berkembang.
4. Melihat peristiwa penting secara global seperti perang antara Rusia-Ukraina dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan kenaikan harga pada energi dan makanan, juga beberapa komoditas metal dan mineral.
"Kebijakan pengendalian Inflasi daerah oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan dengan cara kerjasama atau berkaloborasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak lupa untuk melaksanakan evaluasi setiap hari senin untuk melihat perkembangan target pengendalian inflasi di seluruh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)", ujar Kepala BPS.
(AM)
