-
Jakarta | BNRI NEWS
Beredar Surat Pemberitahuan Aksi Damai dari Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten se Indonesia kepada Kapolri, besok Senin 30 Januari 2022.
Seakan tak mau kalah dengan para kepala desa seluruh Indonesia yang pekan lalu berdemo di depan gedung DPR-RI menuntuk perpanjangan masa kerja kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun dengan berbagai dalih.
Kali ini para Anggota DPRD di seluruh Indonesia akan beraksi di titik titik strategis sebagaimana dalam suratnya, antara lain di Kemenkeu, Kemendagri dan DPR RI.
Belum diperoleh keterangan resmi apa yang menjadi agenda tuntutan mereka, sebab tak biasanya anggota dewan berdemo seperti ini. Biasanya DPR maupun DPRD menjadi sasaran demo masyarakat ataupun mahasiswa. Kali ini lain, mereka berdemo seakan tak mampu menyelesaikan persoalannya melalui jalur parlemen", ujar seotang aktifis LSM BPPI di Jakarta.
Mungkin terkait anggaran atau kebijkan pragmatis yang ingin disasar, sebab yang dituju Kemenkeu, Kemendagri dan Gedung DPR RI sendiri. Dalam surat disebutkan demi tersebut didasari penyikapan atas Dinamika peran DPRD setelah diberlakukannya PERPRESS nomor 33 tahun 2020 tentang Ketetapan Nilai satuan antara mengatur soal besarnya beaya perjalanan dinas, uang rapat, honorarium serta besaran biaya dinas lainnya.
Menurut Aktifis LSM BPPI, sangat disayangkan seandainya motiv demo mereka hanya sekedar mementingkan kepentingan politik praktis atau agenda tertentu yang ditunggangi kepentingan pragmatis jelang 2024. Jangan sampai gara gara demo mereka membuat agenda pemilu, Pemilukada maupun pilpres 2024 tertunda atau terkansel dengan dalih apapun, ini akan mencederai demokrasi yang telah disepakati bersama", keluhnya mewaspadai.
Sampai berita ini dinaikkan, belum diperoleh konfirmasi dari Ketua Adkasi H Lukman Said SPd maupun Sekretarisnya Dr Syamsu Rizal,SH. Namun surat pemberitahuan ke Kapolri tentang rencana aksi damai tersebut telah beredar ke publik, termasuk ke jejaring WAG LSM BPPI dan lainnya. Berikut Surat Pemberitahuan Demo itu.
(Eshadiyuda)
